Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi Temui Menkes. Minta Pasokan Vaksin Covid-19

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) akan menemui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, rencananya Bupati Tiwi akan meminta penambahan dosis vaksin untuk masyarakat Purbalingga.

“Kami akan datang langsung ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audensi. Tujuannya meminta tambahan dosis vaksin. Karena kami terus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Tujuannya tentu agar kekebalan komunitas bisa tercipta,” katanya, Selasa (2 November 2021) petang.

Bacaan Lainnya

Ia memaparkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kendati demikian persoalan mendasar yang mengganggu percepatan vaksinasi adalah ketersediaan stok vaksin.

Rencananya Bupati Tiwi didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Hanung Wikantono serta sejumlah pejabat terkait akan ditemui Menkes melalui pejabat di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Rabu (3 November 2021).

“Kami meminta penambahan stok vaksin. Karena saat ini antusias warga Purbalingga menjalani vaksinasi cukup tinggi, namun stok kadang terbatas,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Hanung Wikantono mengatakan saat ini realisi pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Purbalingga mencapai 40,70 persen. Pihaknya mentargetkan capaian vaksinasi bisa 50 persen pada minggu ketiga November 2021.

“Tentu syaratnya kami setiap pekan harus memiliki 40 ribu dosis vaksin,” ungkapnya.

Hanung menambahkan  pasokan stok dosis vaksin jenis Sinovac sedikit tersendat. Terutama untuk vaksinasi kedua. Sehingga pelaksanaan vaksinasi dosis kedua jenis Sinovac sempat mengalami kemunduran.

“Selama ini Kabupaten Purbalingga maksimal mendapatkan pasokan vaksin maksimal 30 ribu dosis/minggu. Kita akan minta penambahan. Targetnya ya 40 ribu dosis/minggu,” tandasnya.

Saat ini Kabupaten Purbalingga masih berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan presentase warga yang mengikuti vaksinasi belum mencapai 50 persen. Kendala vaksinasi disebabkan pasokan vaksin yang belum bisa memenuhi permintaan yang diusulkan.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *