TABLOIDELEMEN.com – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) di Pendopo Dipokusumo, Senin 12 Januari 2026.
Momentum ini menandai transformasi besar birokrasi menyusul pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025.
Melalui aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara resmi memangkas jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 27 menjadi 24 instansi guna menciptakan tata kelola yang lebih ramping.
Lima pejabat yang menempati posisi baru hasil penggabungan urusan tersebut antara lain Agung Widiarto sebagai Kepala Dindagkop UKM serta Bambang Triono menjadi Kepala DLHPKP.
Selain itu, Muhammad Fathurrohman menjabat Kepala Dinsospermasdes PPPA, Jusi Febrianto memimpin Dinkesdalduk KB, dan Prayitno mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
Fahmi Muhammad Hanif menegaskan penggabungan sejumlah dinas ini bertujuan menyatukan urusan yang beririsan agar jalur koordinasi tidak lagi tersebar dan tumpang tindih.
Struktur baru ini harus melahirkan prinsip kerja yang lebih segar. Ia menuntut perbaikan kolaborasi antarinstansi demi menyatupadukan visi pembangunan daerah.
Karena efektivitas dan efisiensi kerja menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat pada tahun 2026
“Mulai dari penanganan kemiskinan, penguatan ekonomi, hingga penyediaan lapangan kerja bagi warga,” katanya.
Ia menjelaskan, terkait pembangunan fisik, Fahmi menjanjikan keberlanjutan Program Alus Dalane.
Meski masyarakat telah merasakan manfaatnya sepanjang 2025, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa.
“Kami berkomitmen terus mengalokasikan anggaran secara konsisten hingga seluruh ruas jalan di wilayah Purbalingga mencapai kondisi mantap,” katanya.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa profesionalisme dan hasil kerja nyata menempati urutan teratas dalam penilaian pejabat.
Ia mengedepankan sistem meritokrasi yang berbasis pada output dan performa, ketimbang sekadar loyalitas tanpa kemampuan.
Fahmi mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk mencari solusi inovatif atas kendala di lapangan
“Hal ini mengingat 1,1 juta penduduk Purbalingga sangat bergantung pada kontribusi dan kehadiran pemerintah daerah,” katanya.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update artikel lainnya di Google News
