TABLOIDELEMEN.com – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi bersama pimpinan DPRD Purbalingga telah menyetujui 7 Raperda.
Raperda ini telah melalui tahap pembahasan dan selanjutnya akan menetapkan menjadi Perda.
Raperda tersebut tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Anti Korupsi; Pengarusutamaan Gender; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Bangunan Gedung;
Serta, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Penyelenggaraan Perparkiran; Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketenagalistrikan
“Ketujuh Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama pada hari ini,” kata Bupati Tiwi dalam Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Rapat DPRD Purbalingga, Senin 11 September 2023
Itu merupakan Raperda Propemperda (Program pembentukan Perda) tahun 2022 yang proses dan mekanismenya telah mendasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.
“Pemkab dan DPRD telah melakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, dan fasilitasi. Yakni kepada Kemenkum dan HAM, Pemprov Jateng dan Gubernur Jateng,” kata Bupati Tiwi.
Setujui 7 Raperda Jadi Perda
Ia merinci, Raperda BUMDes akan memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan BUMDes yang dalam pengaturannya sesuai prinsip – prinsip korporasi pada umumnya
“Namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” katanya.
Raperda Pengarusutamaan Gender, bertujuan agar sumber daya manusia, baik laki – laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah.
Lalu, Raperda untuk menguatkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan semangat anti korupsi.
Kemudian, Perda penyelenggaraan perparkiran akan mengatur perparkiran di Purbalingga.
Karena perkembangan keadaan laju pertambahan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor.
Hal itu telah berimplikasi terhadap adanya kebutuhan akan kawasan parkir yang memadai
“Sehingga, pengaturan tentang perparkiran sangat penting untuk menunjang kenyamanan,keamanan, dan ketertiban berlalu lintas,” katanya.
Selanjutnya, Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diharapkan dapat berjalan cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sehingga meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah.
Sedangkan Perda Penyelenggaraan Bangunan Gedung diharapkan akan menertibkan, baik secara administratif maupun secara teknis.
Tujuannya, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya khususnya di Kabupaten Purbalingga
“Selain menyetujui 7 Raperda menjadi Perda, dalam rapat Paripurna DPRD kali ini kami juga menyampaikan Raperda tentang APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024,” katanya.
“Dalam Raperda tersebut, Pemkab Purbalingga mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 303,86 miliar atau lebih tinggi 0,96% dari APBD murni 2023,” imbuhnya.
Satu di antara cara untuk mendapatkan hasil menulis yang maksimal adalah dengan melihatnya sebagai sebuah petualangan.
Hanya dengan berpetualangan, saya mengetahui dan menemukan keberagaman materi tulisan.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
