2023 Kepesertaan JKN Kabupaten Purbalingga Ditingkatkan Hingga 95% Jumlah Penduduk
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Purbalingga saat ini adalah tertinggi di wilayah (eks) Karesidenan Banyumas, yaitu mencapai 88,69% atau sekitar 906.353 jiwa dari 1.021.920 jiwa
“Mereka yang terdata akan mendapatkan dukungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penyerapan anggaran dari pajak rokok,” kata kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam rapat Paripurn DPRD acara Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2022, di Ruang Rapat DPRD Rabu 24 Agustus 2022
Ia memaparkan, Pemkab Purbalingga terus melakukan pendataan masyarakat tidak mampu yang belum tercover BPJS Kesehatan.
Melalui Dinas Kesehatan, Dindukcapil dan Dinsosdalduk-KBPPPA terus melakukan validasi data penduduk miskin dengan melibatkan Puskesmas dan kader kesehatan.
Tahun 2023 Pemkab Purbalingga mentargetkan agar Universal Health Coverage (UHC) atau masyarakat Purbalingga keseluruhan mendapatkan JKN.
Sehingga cakupan 88,69% yang sudah diraih akan ditingkatkan hingga maksimal 95% dari jumlah penduduk Purbalingga.
“Jadi harapannya nanti masyarakat miskin yang ketriwal, belum mendapatkan jaminan kesehatan bisa masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan,” kata Bupati.
Masih terkait kesehatan, pada Perubahan APBD 2022 ini belanja pengadaan tanah Pemkab Purbalingga naik sebesar Rp 2 miliar.
Belanja tersebut merupakan belanja dari BLUD Panti Nugroho, yang akan digunakan untuk pengembangan rumah sakit.
“Baik RSUD Goeteng Taroenadibrata maupun RSUD Panti Nugroho kita push untuk naik kelas/tipe, sehingga pelayanan kesehatan ini bisa maksimal. Kalau Goeteng sekarang tipenya C ke depan kita target menjadi Tipe B, demikian pula Panti Nugroho saat ini Tipe D bisa naik menjadi C. Ini perlu dilakukan secara simultan,” katanya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
