TABLOIDELEMEN.com – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung peningkatan alokasi dana desa.
Dari paling sedikit 10 persen menjadi 20 atau 15 persen dari penerimaan dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD, setelah ada pengurangan dana alokasi khusus (DAK).
“Termasuk, mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa yang saat ini sedang dalam pembahasan revisi Undang-Undang Desa. Ya, dari 6 tahun menjadi 8 atau 9 tahun,” katanya saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama ‘Wira Praja’, Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Purbalingga di Balai Desa Kembangan, Purbalingga, Minggu 28 Januari 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berpandangan, revisi UU Desa harus mengakomodir adanya dana operasional pemerintahan desa.
Serta jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja kepala desa beserta perangkat desa.
Sekaligus juga ada pendampingan hukum kepada para kepala desa dan jajarannya dalam memanfaatkan dana desa.
“Jangan sampai hanya karena masalah administrasi pengelolaan dana desa, lantas kepala desa harus berhadapan dengan proses hokum,” katanya.
Bamsoet mengingatkan bahwa politik itu penting. Mendukung dan memilih pemimpin sesuai hati nurani juga sangat penting.
Politik secukupnya saja, persaudaraan yang selamanya. Jangan sampai keterbelahan masyarakat dengan adanya terminologi Cebong, Kampret, dan Kadrun kembali terulang dalam Pemilu 2024 ini.
“Jangan sampai kedamaian dan kenyamanan desa menjadi terganggu hanya karena perbedaan pandangan politik,” katanya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
