Ia menjelaskan , Pemerintah kabupaten (Pemkab) Purbalingga tetap mengikuti aturan Pemerintah pusat. Pada Nataru kali ini masih berselimut suasana pendemi. Maka pada ASN diminta untuk tidak mudik, atau bepergian ke luar kota.
“Tujuannya adalah untuk menekan angka lonjakan covid-19, yang saat ini sudah mulai mereda,” katanya.
Ia mengatakan, instruksi itu merujuk pada aturan Pemerintah pusat, yang akan diteruskan melalui surat edaran (SE) bupati. Jika ada ASN yang nekat melanggar aturan, tentu akan ada saksi yang dikenakan.
“Merujuk pada aturan pemerintah pusat, sehingga Pemkab Purbalingga harus mendukung program nasional dalam menekan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada saat momen Nataru,” kata Herni
Ia menambahkan, jika ASN nekat, lalu pulang terinfeksi Covid-19 sampai mengakibatkan klaster di lingkungan tempat tinggalnya maka ini merupakan pelanggaran berat. Tentunya akan ada sanksi yang dikenakan, karena telah melanggar aturan.
“Selama momen itu juga tidak diperkenankan bepergian bukan urusan dinas, menggunakan kendaraan dinas,” kata dia.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
