Ia mengatakan, selain melakukan verivali data masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan, Bupati Tiwi juga menginstruksikan supaya melakukan pendataan warga miskin yang selama ini belum mendapatkan bantuan menjadi usulan penerima manfaat.
“Pemkab Purbalingga juga sudah menganggarkan 18 Milyar rupiah pada APBD tahun 2022 untuk jaminan kesehatan masyarakat,” katanya.
Ia merinci, anggaran tersebut untuk membayar premi Penerima Bantuan Iuran BPJS (PBI BPJS) yang akan meng-cover 37 ribu masyarakat miskin.
Sedangkan Peserta PBI BPJS yang bersumber dari APBN tercatat sebanyak 576.000 peserta.
Dari totat 37 ribu target penerima manfaat PBI BPJS dengan pembiayaan APBD saat ini baru 23 ribu penerima manfaat yang terdaftar.
“Karena usulan penerima manfaat PBI BPJS terkendala Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid sehingga tertolak oleh sistem BPJS,” katanya.
“Saya minta kepastian NIK dan data-data calon penerima manfaat valid, agar nantinya tidak ada lagi usulan yang tertolak,” tegas Bupati Tiwi.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
