Perbaikan data
Dalam rakor ini, Bupati Tiwi memberi sejumlah pengarahan. Diantaranya, Kabupaten Purbalingga harus punya basis data yang akurat, tidak bisa hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pusat yang kerap menimbulkan perbedaan dengan kondisi nyata.
Tujuan perbaikan data agar setiap bantuan penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran.
“Kalau bicara data, ujung tombaknya ada di desa. Sesuai aturan, desa bisa gunakan dana desanya untuk melakukan pendataan. Saya minta Bu Sekda awal tahun 2022 surati desa-desa untuk bisa lakukan pendataan warga miskin. Untuk menghimpun basis data. Nantinya, Pemkab Purbalingga juga perlu melibatkan Ketua RT agar datanya lebih netral,” katanya.
Tidak dipungkiri lanjutnya, berbagai bantuan dari pemerintah pusat terkait penanggulangan kemiskinan kerap masih menggunakan DTKS.
“Akan tetapi, Pemkab Purbalingga harus bisa membackup mereka yang layak mendapatkan, namun belum dimasukan, sehingga tidak ada yang ‘kapiran’,” kataya.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
