Tercatat sudah ada sebanyak 5.554 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang tahun ini menerapkan Kurikulum Merdeka.
Sedangkan SMK yang berstatus Pusat Keunggulan (SMK PK) sudah menerapkan kurikulum tersebut sejak tahun 2021 lalu. Jumlahnya mencapai sekitar 901 SMK seluruh Indonesia.
“Kurikulum baru di SMK ini telah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dibanding kurikulum lama yang dinilai kaku, kurikulum baru memungkinkan peserta didik dapat belajar di sekolah dengan standar industri yang diharapkan,” kata Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek), Wikan Sakarinto.
Dia mengatakan, dengan kurikulum ini, siswa akan merasakan langsung tekanan dari konsumen baik dari kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu.
Bahkan, bisa jadi, siswa akan menghadapi komplain, konsumen menolak, dan persoalan-persoalan yang kerap terjadi di dunia industri.
Perbedaan lain dari yang lawas, Kurikulum Merdeka mewajibkan siswa untuk menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang selama 6 bulan.
Sedangkan pada kurikulum lama, magang siswa hanya berkisar 2-3 bulan saja.
“Siswa belajar 3 hal, yakni kualitas sesuai pasar, ketepatan waktu, dan cost efesiensi, dan ini sudah dipraktikan. Misalnya, SMK di Madiun, mengerjakan pesanan PT INKA sebanyak 440 kursi eksekutif. SMK menjadi lengan produksi perusahaan-perusahaan besar,” terang Wikan.
Wikan menyebut, kurikulum SMK yang lama terlalu kaku dan mengunci, terlalu banyak materi yang kognitif sehingga fokus pada hard skill. Sedangkan Kurikulum Merdeka lebih fokus pada soft skill, karakter dan attitude.
Wikan menyakini, Kurikulum Merdeka lebih fleksibel, adaptif, dan lincah untuk mengkuti tantangan masing-masing daerah.
“Setiap daerah punya tantangan berbeda, misalnya di kota ini kerja sama dengan industri animasi, di kota lain dengan software house dan sebagainya,” ujar Wikan.
Untuk itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi, Kemendibudristek berkomitmen terus meningkatkan pendidikan vokasi di Tanah Air.
Salah satu wujudnya menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Kemitraannya dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 6 dunia industri dan 1 asosiasi.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
