TABLOIDELEMEN.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas secara resmi memperkuat komitmen pelayanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) yang semakin inklusif.
Transformasi kebijakan ini memungkinkan warga setempat memperoleh pengobatan gratis di rumah sakit hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Langkah inovatif tersebut menghapus hambatan administratif bagi masyarakat yang selama ini sering terkendala kartu BPJS atau KIS saat membutuhkan pertolongan medis mendesak.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi konkret guna mempermudah akses layanan publik.
Skema ini menjamin setiap penduduk dengan identitas Banyumas mendapatkan hak kesehatan tanpa prosedur yang berbelit.
“Warga ber-KTP Banyumas sekarang cukup datang ke rumah sakit. Tidak perlu lagi membawa kartu KIS atau BPJS, cukup KTP sudah bisa dilayani,” kata Sadewo
Implementasi program ambisius ini membawa konsekuensi signifikan terhadap postur anggaran daerah.
Pemkab Banyumas melakukan penyesuaian besar-besaran pada ruang fiskal demi mengamankan pembiayaan kesehatan dan pendidikan.
Demi menjamin keberlangsungan UHC, pemerintah terpaksa membatasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur fisik.
“Fokus utama beralih dari pembangunan beton menuju penguatan kualitas hidup manusia secara langsung,” katanya.
Berobat Gratis Hanya Tunjukan KTP
Lonjakan alokasi anggaran mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memprioritaskan sektor kesehatan.
Data menunjukkan bahwa anggaran BPJS yang sebelumnya berada di bawah Rp50 miliar, kini membengkak hingga mencapai angka Rp105 miliar.
Bupati Sadewo memandang pengalihan sejumlah anggaran proyek fisik, termasuk perbaikan jalan, merupakan langkah tepat demi kepentingan dasar masyarakat.
“Kami memprioritaskan anggaran untuk kesehatan masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami agar masyarakat tidak kesulitan berobat,” katanya.
Selain kesehatan, kebijakan anggaran ini turut menyentuh kesejahteraan tenaga pendidik
Seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sadewo menilai bahwa investasi pada manusia memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas bagi kemajuan daerah.
“Lebih baik anggaran kita manfaatkan untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat. Itu yang paling dibutuhkan,” katanya
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google News
