TABLOIDELEMEN.com – Semua fraksi yang ada di DPRD Purbalingga melihat secara yuridis formal penyusunan Raperda telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, ada beberapa catatan dari Fraksi yang harus dijawab oleh Pemkab Purbalingga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Purbalingga.
“Secara yuridis formal pembahasan RAPBD 2023 bisa dibahas ke tahap selanjutnya,” kata juru bicara Fraksi PKS Siti Sifa saat pandangan umum fraksi DPRD Purbalingga di ruang rapat paripurna, Kamis 29 September 2022.
Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Tongat memberi catatan agar Pemkab Purbalingga lebih bekerja keras dalam menggali potensi yang ada sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga lebih optimal.
Dalam RAPBD 2023, pendapatan diproyeksikan Rp. 1,98 Triliun yang bersumber dari (PAD) Rp 295, 25 Miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,67 Triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp. 11,31 Miliar.
“Fraksi kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga yang berupaya meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Ketua PKB Miswanto memberikan apresiasi kepada Pemkab Purbalingga karena hingga saat ini Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK yang menduduki peringkat 4 di Jawa Tengah.
“Ini sebagai upaya Pemkab dalam mencegah korupsi di Kabupaten Purbalingga.Kami menyampaikan selamat kepada Pemkab Purbalingga karena skor MCP sudah berada di peringkat 4 di Jawa Tengah,” katanya.
Satu di antara cara untuk mendapatkan hasil menulis yang maksimal adalah dengan melihatnya sebagai sebuah petualangan.
Hanya dengan berpetualangan, saya mengetahui dan menemukan keberagaman materi tulisan.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
