Kabupaten Purbalingga kembali berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.
“Dengan torehan ini, menandakan Pemkab Purbalingga telah mendapatkan predikat opini WTP untuk yang ke-6 kalinya sejak tahun 2016 hingga tahun 2021,” kata Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan SH
Ia mengungkapkan, pemeriksaan BPK atas LKPD sangat perlu oleh pemerintah daerah itu sendiri. Yakni dalam rangka proses perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah.
“Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, maka DPRD memiliki kewajiban mendorong efektifitas pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam rekomendasi LHP BPK tersebut,” katanya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
