Pemkab Purbalingga Siapkan UHC Non Cut-off Target Desember 2026

Pemkab Purbalingga siap berlakukan kembali UHC Non Cut-off pada Desember 2026 dengan anggaran Rp 45 miliar untuk prioritaskan pasien penyakit katastrofik.
Pemkab Purbalingga siap berlakukan kembali UHC Non Cut-off pada Desember 2026 dengan anggaran Rp 45 miliar untuk prioritaskan pasien penyakit katastrofik.

TABLOIDELEMEN.COM – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mempersiapkan pemberlakuan kembali Universal Health Coverage non cut-off atau UHC prioritas pada Desember 2026 demi mempercepat akses pelayanan medis bagi masyarakat.

Program jaminan kesehatan ini memprioritaskan penanganan pasien dengan kategori penyakit katastrofik yang memerlukan perawatan intensif secara berkelanjutan.

Pembatasan sasaran penerima manfaat ini mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar pembiayaan kesehatan tetap berjalan stabil.

Bacaan Lainnya

Pemerintah daerah menaikkan alokasi anggaran kesehatan secara signifikan dari Rp 26 miliar menjadi Rp 45 miliar guna memperkuat dukungan finansial program tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga, Jusi Febrianto, menyampaikan bahwa tambahan anggaran ini mencerminkan komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis.

Jusi menjelaskan bahwa percepatan layanan menjadi prioritas utama agar warga tidak perlu menunggu lama dalam memperoleh pengobatan.

“Ya urgensinya sebetulnya kita ingin pelayanan untuk yang UHC itu lebih cepat. Jadi kita bisa lebih cepat, tidak perlu menunggu,” kata Jusi.

Penambahan dana dari Rp 26 miliar menjadi Rp 45 miliar menunjukkan keseriusan pemerintah mengoptimalkan jaminan kesehatan.

“Itu pun supaya kemudian kita bisa menaikkan status menjadi UHC prioritas, kita sudah meningkatkan dari 26 miliar menjadi 45 miliar,” katanya

Ia menegaskan, anggaran yang cukup banyak ini sebagai wujud perhatian Bupati, dalam rangka UHC

Namun demikian, Pemkab Purbalingga masih menyelesaikan sejumlah tahapan administratif, termasuk pembahasan draf Peraturan Bupati dan harmonisasi bersama Bagian Hukum guna memastikan landasan hukum yang kuat.

“Kami menyiapkan agenda sosialisasi kepada masyarakat agar publik memahami mekanisme dan sasaran program jaminan kesehatan secara komprehensif,” imbuhnya.

Ia menjelsakan, pengelolaan anggaran secara terukur memastikan keberlangsungan perlindungan medis bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus.

“Kebijakan ini menjadi strategi penting pemerintah daerah dalam memperkuat mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Purbalingga secara menyeluruh,”katanya.