Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan menjaring 35.000 masyarakat miskin yang belum tercover penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Nantinya, masyarakat miskin akan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal ini untuk mengisi kuota agar mereka mendapatkan bantuan ini.
“PBI dari APBN kita masih ada slot kosong sebanyak 21 ribu. Sedangkan PBI dari APBD Kabupaten ada slot kosong 14 ribu. Jadi total masih ada 35 ribu masyarakat miskin di Purbalingga yang harus terdaftar,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Bupati mentargetkan, pemenuhan kuota tersebut harus bisa terlaksana pada bulan Juli 2022 nanti. Seperti yang diketahui, di Purbalingga sudah ada 894 ribu orang yang peserta BPJS Kesehatan
Baik pembiyaan secara mandiri maupun PBI. Kemudian ada 576 ribu dengan pembiyaan PBI APBN dan ada 23 ribu oleh PBI APBD Kabupaten.
“Saya mendapat laporan, proses pengisian slot kosong ini sudah sempat oleh Pemkab Purbalingga, hanya saja banyak yang tertolak oleh sistem,” katanya.
Hal ini disebabkan NIK tidak valid sehingga membutuhkan proses konsolidasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil).
“Data yang sudah terdaftar PBI nantinya harus terverifikasi dan validasi. Mereka yang sudah meninggal atau pindah, tentu harus tidak masuk,” ungkapnya.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
