TABLOIDELEMEN.COM – Pemerintah resmi mempertahankan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar demi menjaga daya beli masyarakat.
Kebijakan ini hadir di tengah tekanan ekonomi akibat gejolak harga energi internasional.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan, bahwa selisih antara tarif jual pada SPBU dengan nilai keekonomian asli saat ini sangat lebar.
Konflik geopolitik global yang memicu lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi pendorong utama kondisi tersebut.
“Pertalite, harganya Rp10.000 per liter, sementara harga keekonomiannya adalah Rp 18.102 per liter,” katanya pada konferensi pers APBN Kita Edisi November 2026 melalui siaran YouTube Kementerian Keuangan, Senin 16 November 2026.
Suahasil menjelaskan bahwa selama periode 2024 hingga Maret 2026, nilai keekonomian Pertalite hanya berada sedikit atas angka Rp10.000.
Namun, tren kenaikan nilai keekonomian bahan bakar jenis ini mulai melonjak tajam memasuki April 2026.
Beban Anggaran Subsidi Energi Ikut Membengkak
Selain Pertalite, pemerintah juga masih menetapkan tarif jual Solar pada angka Rp6.800 per liter.
Padahal, nilai keekonomian Solar telah melambung tinggi hingga mencapai Rp21.457 per liter akibat gejolak pasar minyak mentah global.
“Mulai bulan April mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Kenapa meningkat? Tentu karena dampak perang,” kata Suahasil.
Selisih tarif yang mencapai Rp8.000 per liter untuk Pertalite dan belasan ribu rupiah bagi Solar membuat beban keuangan negara otomatis ikut membengkak.
Pemerintah menutup seluruh selisih nilai tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema subsidi serta kompensasi energi.
Dana yang mengalir untuk menahan laju kenaikan tarif bahan bakar pada SPBU itu sepenuhnya bersumber dari kontribusi masyarakat melalui sektor perpajakan.
“Selisih harganya Pertalite maupun Solar ini ditanggung oleh APBN. Ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut,” kata Suahasil.

Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update artikel lainnya di Google Berita




















