Pemerintah Siapkan Skema Sekolah Daring Mulai April 2026, Strategi Nasional Efisiensi Energi

Sekolah Daring
Sekolah Daring

TABLOIDELEMEN.com – Pemerintah pusat tengah mematangkan kebijakan penerapan sekolah daring (online) yang menyasar sektor pendidikan

Langkah strategis ini muncul sebagai tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengurangi mobilitas masyarakat secara nasional.

Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah merumuskan skema yang mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tantangan kebutuhan energi yang kian melonjak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memimpin rapat koordinasi guna memastikan efisiensi energi ini berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Kami memandang bahwa pengurangan perjalanan harian siswa dan aparatur sipil negara akan memberikan dampak signifikan bagi ketersediaan cadangan energi nasional,” katanya.

Bacaan Lainnya
Promo Cleo 1 Liter

Pratikno menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan efisiensi energi ini memerlukan kecermatan tingkat tinggi dan basis data yang kuat.

Dalam laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan bahwa meskipun mobilitas berkurang.

“Proses belajar mengajar maupun layanan birokrasi harus tetap berjalan optimal secara digital,” katanya.

“Langkah efisiensi harus secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor,” imbuh Pratikno

Penerapan aturan ini bakal berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur digital di setiap daerah.

Pemerintah menyadari adanya perbedaan kualitas jaringan internet yang dapat memengaruhi efektivitas sekolah daring.

Oleh karena itu, skema tatap muka tetap menjadi pilihan utama bagi kegiatan pendidikan yang memerlukan praktik langsung di lapangan atau laboratorium.

Kepastian mengenai kualitas pendidikan menjadi fokus utama dalam transisi menuju sistem hibrida ini.

Pemerintah ingin menjamin bahwa kompetensi siswa tidak mengalami penurunan meskipun intensitas pertemuan fisik berkurang.

“Pemerintah memastikan kegiatan yang membutuhkan praktik langsung tetap dilakukan secara tatap muka agar kualitas pendidikan tetap terjaga,” tegas Pratikno.

 

 

Pos terkait