Para Kepala Desa (Kades) diminta untuk segera melakukan pengisian perangkat desa. Batas waktu pengisian perangkat desa baik melalui penjaringan maupun mutasi hanya sampai akhir tahun 2021 ini.
Pasalnya, pada awal tahun tepatnya dibulan Februari 2024, Indonesia akan melaksanakan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, secara teragenda pada tahun 2022, pemerintah daerah akan fokus pada pelaksanaan pilkades serentak. Sedangkan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten akan melakukan persiapan untuk menghadapi ajang pemilu 2024.
“Tahun 2024 dibulan Nopember akan digelar serentak pilkada bupati dan wakil bupati. Agenda 2025 pemerintah kembali fokus untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pilkades serentak,” katanya dalam Rakor Bidang Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga, yang dilakukan secara tatap muka dan tatap maya dari Pendopo Dipokusumo, Senin (6 September 2021).
“Jadi sudah tersusun agendanya, sehingga kegiatan penjaringan perangkat desa hanya dapat dilakukan di tahun 2021 ini.” tegasnya.
Meski demikian, Bupati Tiwi ,mengingatkan para kades untuk berhati-hati terutama terkait pengisian perangkat desa, baik melalui mutasi ataupun penjaringan. Kades harus berpedoman pada apa yang menjadi mekanisme dan aturan dari kegiatan mutasi dan penjaringan perangkat. Pasalnya kasus hukum, terkait pengisian perangkat desa sudah banyak dialami oleh para kades di Purbalingga.
Diungkapkan, kades terjerat hukum tidak saja terkait pengisian perangkat namun juga terkait penggunaan dana desa (DD). Diharapkan penggelolaan dan penggunaan DD dilakukan secara transparan, akuntabel dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
“Makin banyak anggaran yang dikelola makin beresiko besar, jangan malu bertanya ketika ada masalah, buka kran komunikasi dan koordinasi. Tidak hanya dengan pemerintahan kabupaten tetapi dengan rekan di Kejaksaan termasuk dengan rekan di kepolisian.“ pintanya.
Bantuan hukum
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga Revanda Sitepu SH MH saat pengarahan mengatakan, Kejaksaan memiliki bidang yang sedikit banyak berhubungan dengan penggunaan Dana Desa yakni Bidang Perdata yang memiliki fungsi penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan fungsi pendampingan hukum.
“Terkait penggunaan dana desa, saat ini ada 167 desa melakukan pendampnigan hukum dengan Kejaksaan. Dari 167 desa ini total nilai DD yang didampingi sejumlah Rp. 281 miliar. Jika tidak digunakan sesuai kebutuhan, besar kemungkinan ada penyimpangan.” katanya.
Kesalahan pelanggaran penggunaan anggaran biasanya terjadi karena adanya duplikasi anggaran, penggunaan dana yang tidak sesuai rencana, kegiatan fiktif, dipinjamkan atau adanya punggutan/potongan. Untuk menghindari penyimpangan penggunaan DD harus berpegang pada azas transparansi, pertanggungjawaban keuangan, tertib administrasi, serta mengajak masyarakat desa untuk berperan aktif.
Menulis itu tentang mau atau tidak. Saya meyakini hambatan menulis bukan karena tidak bisa menulis, tetapi karena merasa tidak bisa menulis dengan baik
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
