TABLOIDELEMEN.com – Posisi Kepala Satuan Pendidikan yang istilah penggunaan sekarang menggantikan Kepala Sekolah tidak termasuk dalam jabatan fungsional maupun struktural.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan, bahwa jabatan ini terbuka untuk semua guru.
Baik yang berasal dari program Guru Penggerak maupun tidak.
Dengan demikian, setiap guru memiliki peluang yang sama, asalkan memenuhi persyaratan.
“Semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk menjabat, baik yang mengikuti program Guru Penggerak maupun tidak,” katanya di Jakarta, Sabtu 11 Januari 2024.
Ia menambahkan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 21 Tahun 2024, tanggal10 Desember 2024 telah mewajibkan implementasi perubahan ini dalam waktu paling lambat dua tahun sejak peraturan diundangkan.
“Akhir tahun 2026, istilah Kepala Sekolah harus sudah berganti istilah dengan Kepala Satuan Pendidikan,” katanya
Ia menjelaskan, meski hanya perubahan istilah, transformasi ini membutuhkan penyesuaian administratif, termasuk dalam dokumen resmi, pelatihan, dan kebijakan internal sekolah.
Terutama terkait tantangan dalam implementasi dan penyesuaian administratif:
Karena, perubahan nomenklatur memerlukan revisi berbagai dokumen resmi, seperti surat tugas, SK pengangkatan, dan laporan administrasi.
Kemudian, sosialisasi kepada Guru dan perlu adanya pelatihan dan komunikasi yang efektif agar para guru memahami dampak perubahan ini.
“Paling utama adalah kesiapan sekolah. Artinya begini, sekolah harus memastikan bahwa perubahan istilah ini tidak mempengaruhi operasional harian atau hubungan dengan masyarakat,” katanya.
Kriteria Kepala Satuan Pendidikan
Ia mengatakan, pemerintah sudah menetapkan beberapa kriteria bagi guru yang ingin menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
Untuk kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 serta mempunyai sertifikat pendidik.
Seperti, sertifikat pelatihan Calon Kepala Sekolah (CKS) atau sertifikat Guru Penggerak (GP).
Lalu, guru juga harus berstatus PNS dengan pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (Golongan Ruang III/b).
“Jenjang jabatan minimal Guru Ahli Pertama, dan berusia belum 56 tahun,” katanya.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
