Bupati Tiwi Serahkan LKPJ ke DPRD, Sampaikan 9 Capaian Makro Pemerintahan Selama 2023

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023 kepada DPRD Purbalingga, di Ruang Rapat DPRD, Jum'at 22 Maret 2024.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023 kepada DPRD Purbalingga, di Ruang Rapat DPRD, Jum'at 22 Maret 2024.

TABLOIDELEMEN.com – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023 kepada DPRD Purbalingga.

Bupati menyampaikan beberapa capaian makro atas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2023 dari 2022 lalu.

Bupati Tiwi saat Rapat Paripurna DPRD, di Ruang Rapat DPRD, Jum’at 22 Maret 2024 merinci, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga tahun 2023 tercatat 70.51, meningkat (1,4%) dari tahun 2022 yaitu sebesar 69,54.

Bacaan Lainnya

Angka kemiskinan tahun 2023 berada pada angka 14,99%, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang berada pada angka 15,3%,” kata.

Kemudian, usia harapan hidup dari 72,89 jadi 73,98 tahun, harapan lama sekolah dari 12,01 jadi 12,02 tahun, rata-rata lama sekolah dari 7,33 jadi 7,34 tahun.

9 Capaian Makro Pemerintahan

Tingkat partisipasi angkatan kerja dari 73,00% jadi 73,45%, pengeluaran per kapita penduduk dari Rp 10.277.000 per tahun jadi Rp 10.964.000 per tahun.

Demikian realisasi investasi ke Kabupaten Purbalingga meningkat dari Rp 1.499.620.359.229 menjadi Rp 1.535.015.624.405.

“PDRB atas dasar harga berlaku juga meningkat dari Rp 28.823,86 miliar jadi Rp 31.224,55,” katanya.

Untuk realisasi APBD tahun 2023 Unaudited. Tercatat Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 2.066.961.120.884,77 atau 101,40% dari target Rp 2.038.485.069.000.

Belanja Daerah terealisasi Rp 2.068.992.338.825,92 atau 96,40% dari target Rp 2.146.187.072.000.

Sedangkan Pembiayaan, terdiri dari Penerimaan dari SILPA tahun lalu sebesar Rp 113.064.503.748 dan Pengeluaran untuk penyertaan modal sebesar Rp 5.362.500.000.

Selain penyerahan LKPJ, Bupati juga menyampaikan 4 Raperda untuk dimasukkan dalam Propemperda 2024.

“Perlu menetapkan perubahan kedua Propemperda tahun 2024 dengan memasukkan Raperda tentang tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa,” katanya.

Ia menjelaskan, raperda tersebut berlatarbelakang adanya perubahan pengaturan tentang perangkat desa terutama batas usia pensiun bagi perangkat desa.

Hal ini untuk menyesuaikan regulasi yang lebih tinggi, yakni Permendagri Nomor 67 tahun 2017.

Sedangkan 3 raperda lainnya antara lain : Raperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Purbalingga.

Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga

Serta, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada BUMD.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan