TABLOIDELEMEN.com – Presiden Soekarno telah memberikan pertanggungjawaban rutin pada Sidang Umum ke-IV MPRS, pada tanggal 22 Juni 1966.
Pidato tersebut bernama Nawaksara, karena terdapat sembilan hal yang dibahas.
Isinya, mulai dari retrospeksi diri Sukarno sebagai pimpinan pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, dan presiden seumur hidup.
Hingga permasalahan pembangunan, hubungan politik dan ekonomi, dan pelaksanaan UUD 1945.
Namun, MPRS menolak pidato itu karena menganggap tidak bisa memberikan pertanggungjawaban secara politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu.
Alasan lainnya, dalam pidato tersebut tidak ada penjelasan secara terperinci kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan G30S/PKI, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak.
Ketua MPRS, AH Nasution menyatakan, bahwa melalui pidato pelengkap tersebut, Sukarno masih terlihat meragukan keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS.
“MPRS sependapat dengan penolakan-penolakan itu, sebagaimana simpulan dalam rapat pula 10 Januari 1967.
Dengan adanya penolakan Pidato Nawaksara dan pelengkapnya, gagal sudah Sukarno mempertahankan dirinya sebagai Presiden RI.
Pada tanggal 20 Februari 1967 membacakan Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS tentang penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Ketetapan MPRS IX/MPRS/1966 yang dulu sebelum di kukuhkan masih berbentuk Surat Perintah Supersemar kepada Jenderal Soeharto.
Meletakkan literasi digital menjadi urgensi, sebagai upaya transformasi untuk menghasilkan talenta digital dan menjadi rujukan informasi yang ramah anak, aman tanpa konten negatif.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
