Tak hanya itu, Ganjar juga mendorong P3DN lewat sejumlah regulasi. Salah satunya lewat instruksi Gubernur Jateng pada 2021 lalu tentang penyediaan ruang pelaku UMKM untuk memasukan produknya dalam e-katalog.
Ganjar mengatakan, produk UMKM yang sudah masuk e-katalog bisa dijual ke pembeli yang mengakses aplikasi Blankon Jateng. Pemprov Jateng kemudian akan memasarkan produk tersebut, baik lewat aplikasi Blankon Jateng itu sendiri maupun melalui Kelompok Kerja (Pokja) secara canvassing.
“Dari tim P3DN ini sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa tim untuk pokja pemantauan, pokja sosialisasi, dan pokja TKDN. Lalu ada tim pengarah, tim monet, sampai fasilitasi. Jadi kalau kita sudah lakukan itu sebenarnya ini yang bisa dilakukan percepatan,” kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan, Pemprov Jateng juga akan melakukan pendampingan kepada UMKM tersebut untuk menjaga dan meningkatkan produk dalam negeri yang akan diserap. Ganjar mengatakan, hal itu dapat dilaksanakan melalui pendampingan Pokja terkait.
“UMKM yang ada mesti kita kurasi, mesti kita dampingi untuk menjamin kualitas, termasuk kontinyuitasnya. Setelah itu mereka kita dampingi, bahkan beberapa kali kita ‘paksa’ harus masuk e-katalog, harus masuk Blankon. Sehingga saya akan bisa beli baramu dengan cara yang gampang, ini cara kita mendampingi mereka,” tuturnya.
Menulis itu tidak selalu dengan paragraf-paragraf yang panjang. Menulislah tentang perasaan kita dan tentang apa yang ada dipikiran kita. Tanpa tersadar, kita sesungguhnya telah menulis.
Baca update informasi pilihan lainnya dari kami di Google News
